softskill

BAB 5. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

A.   PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN DI INDONESIA

APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang dimiliki jangka pendek, maka dari itu APBN di susun setiap tahun.

Secara garis besar APBN terdiri dari dua pos , yakni :

·         Dari sisi penerimaan, terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.

·         Dari sisi pengeluaran, terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

APBN harus disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan. APBN harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis, karena tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiyaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap seluruh dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan.

Kesimpulan dari tiap repelita yang dilakukan pemerintah. Diantaranya :

·         Kebijakan yang ditempuh pemerintah dengan mengupayakan tambahan seumber dana pembangunan sudah cukup tepat. Dibuktikan dengan resiko yang harus dihadapi dengan pinjaman luar negeri lebih ringan dibandingkan dengan resiko pemerintah menutup kekurangan anggaran pembangunannya dengan melakukan peminjaman kepada bank sentral.

·         Resiko yang dihadapi pemerintah dan masyarakat jika kekurangan dibiayai dengan pinjaman bank sentral, dengan kemungkinan bank sentral akan memenuhi pinjaman dengan cara mencetak uang baru. Akibatnya jumlah uang yang beredar terlalu besar dari yang dibutuhkan.

·         Resiko jika kekurangan dana ditutupi dengan pinjaman luar negeri adalah adanya kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut berikut bunganya.

·         Pada awal PELITA , tabungan pemerintah masih sangat kecil perannya dalam membiayai pembangunan di Indonesia. Sendangkan pinjaman luar negeri yang lebih besar peranannya.

·         Pada PELITA IV kondisi tabungan pemerintah sangat mengkhawatirkan.

Penyebab terjadinya kemerosotan tabungan pemerintah diantaranya :

1.      Terjadi resesi dunia yang mengakibatkan turunnya harga minyak bumi dan beberapa komoditi non-migas di pasaran dunia.

2.      Merosotnya nilai mata uang dolar Amerika terhadap mata uang asing.

B.   PROSES PNYUSUNAN ANGGARAN

Secara garis besar proses penyusunan anggran pembangunan di Indonesia adalah sebagai berikut :

Ø  Penyusunan anggaran biasanya menggunakan tahun fiscal dan bukan tahun masehi. Daftar Usulan Kegiatan (DUK) diajukan bagi anggran rutin dan Daftar Usulan Proyek (DUP) bagi anggaran pembangunan.

Ø  DUK dan DUP akan diajukan dan disampaikan ke BAPPENAS dan Ditjen Anggaran Departemen Keuangan dan akan diproses oleh BAPPENAS

Ø  BAPENNAS akan menyesuaikan isi DUK dan DUP dalam perkiraan penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran yang bersangkutan dalam bentuk RAPBN (Rencana Anggran Pendapatan dan Belanja Negara).

Ø  RAPBN tersebut dilampiri keterangan dari pemerintah dengan nota keuangan, akan disampaiakan oleh presiden di siding dewan untuk meminta persetujuan.

Ø  Selanjutnya RAPBN akan dibahas oleh DPR bersama-sama dengan meteri atau ketua lembaga yang bersangkutan melalui rapat komisi APBN.

Ø  RAPBN yang telah mencapai suatu kesepakatan selanjutnya akan dituangkan dalam undang-undang tetang anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Ø  Anggaran yang telah disetujui pemerintah dituangkan kembali dalam bentuk daftar isian proyek (DIP).

C.    PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Secara garis besar penerimaan Negara berasal dari :

1)      Penerimaan dalam negeri.

2)      Penerimaan pembangunan.

Penerimaan dalam negeri

Pada awal setelah masa pemerintah orde baru penerimaan dalam negeri masih menggantungkan penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.S

Namun dengan harga minyak dunia yang tak menentu. Maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi. Maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksaan, diantaranya:

·         Deregulasi bidang perbankan, yakni dengan mengurangi peran bank sentral, serta lebih memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku Bungan deposito dan pinjaman sendiri.

·         Deregulasi bidang perpajakan, untuk memperbaiki penerimaan Negara.

·         Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

Penerimaan pembangunan

Meskipun telah ditempuh berbagi upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun kerena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri.

D.   PENGELUARAN RUTIN NEGARA

Secara garis besar, pengeluaran Negara dikelompokan menjadi:

1)      Pengeluaran rutin

2)      Pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin Negara

Adalah penegluaran yang selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :

·         Pengeluaran untuk belanja pegawai

·         Pengeluaran untuk belanja barang

·         Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

·         Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

·         Pengeluaran lain-lain.

Pengeluaran Pembangunan

Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya :

·         Pengeluaran pembangunan untuk bernagai departemen Negara diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen Negara bersangkutan.

·         Penegeluaran pembangunan untuk anggran pembangunan daerah

·         Pengeluaran pembangunan lainnya.

E.    DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan, yakni :

1.      Penerimaan dalam negeri dari migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:

·         Produksi minyak rata-rata

·         Harga rata-rata ekspor minyak mentah

2.      Penerimaan dalam negeri di luar migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah:

·         Pajak penghasilan

·         Pajak pertambahan nilai

·         Bea masuk

·         Cukai

·         Pajak ekspor

·         Pajak bumi dan pembangunan

·         Bea materai

·         Pajak lainnya

·         Penerimaan bukan pajak

·         Penerimaan dari hasil penjualan BBM

3.      Penerimaan pembangunan

Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.